Menkominfo Ingatkan ‘Sanksi’ Bagi Platform yang Menerapkan Predatory Pricing

Jakarta, Selular. ID – Dalam Forum Ekonomi Digital yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pertama kalinya ini, tersiar ungkapan tegas soal ancaman platform dagang dengan memiliki ‘upaya’ curang kepada UMKM Lokal.

Menkominfo Johnny G. Plate menegaskan pemerintah akan menghukum tidak hanya administratif, seandainya menemukenali ada platform dagang Indonesia yang memberlakukan kebijaksanaan predatory pricing. “Ini hamba ingin ingatkan, Pemerintah serta masyarakat membangun infrastruktur, rekan domestik yang besar namun kebijakan predatory pricing tak akan ditolerir. Ini buat menjadi perhatian kita berhubungan. Jadi, sangat jelas guideline dan guidance-nya Pemerintah. Saya minta tolong perhatian, sangat banyak data-data yang memberikan cerita ekonomi Indonesia diisi bertambah dari 58% oleh keluaran bangsa-bangsa lain, ” ungkapnya dalam forum tersebut.

Baca juga:   Pengamat: Aturan Predatory Pricing Jangan Sampai Merugikan Mulia Pihak

Selain itu, hal lain dengan perlu menjadi perhatian menurut Menteri Johnny ialah, implementasi ketentuan dengan kehadiran ekonomi secara signifikan alias significant economic presence, yang saat ini dinilai tidak teristimewa bergantung pada physical presence atau kehadiran fisik.

“Bahkan, penerapan pajak digital atas transaksi-transaksi digital. Saya ingin ingatkan selalu untuk diperhatikan. Dalam teks new nexus system, negeri bergerak ke economic presence bukan physical presence. Itu harus kita perhatikan, aku harap dimaklumi yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai karena physical presence tak ada disini, lalu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi menjemput manfaat dari economic presence. Ini ruang digital telah ekstrateritorial, ” paparnya.

Selain itu, pengamalan digitalisasi UMKM menurutnya pula perlu terus dioptimalkan memikirkan UMKM dan Ua Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61, 07% PDB Indonesia.

Baca serupa:   4 Sepak Terjang Shopee yang Penuh Perselisihan

Menkominfo menjelaskan saat ini terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari mutlak populasi UMKM sebanyak 64, 2 juta. Oleh sebab itu diperlukan kerja bersama untuk meningkatkan kapasitas & kemampuan pelaku UMKM tersebut sendiri.

“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM & UMi onboard. Kita serupa ingin scale up, memajukan kapasitas dan kemampuan itu, ” ujarnya.

Dan di era perdana ini digitalisasi UMKM menetapkan didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-commerce dan ekosistem UMKM. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

Baca serupa: Respon Tokopedia Soal Isu Predatory Pricing: Sudah Waktunya Menjunjung Tinggi Produk Indonesia  

“Diantaranya infrastruktur digital, pelindungan petunjuk pribadi yang saat tersebut sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Lalu logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika serta lain sebagainya, ” paparnya.

Dalam pengukuhan iklim usaha sektor ekonomi digital, Menteri Johnny serupa mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair lapisan of playing field dengan adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.

“Penciptaan fair kelas of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia menetapkan diisi untuk produksi UMKM dan Ua Mikro dan hasil produksi lainnya, ” tandasnya.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.