Kominfo Masih Dalami Kasus Kebocoran 279 Juta Data Awak Â

Jakarta, Selular. ID – Merespon dugaan kebocoran data awak 279 juta penduduk Nusantara, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) langsung melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi itu.

Tercatat maka kemarin malam, Kamis (20/5) Kominfo belum bisa menyimpulkan soal terjadinya kebocoran bukti pribadi dalam jumlah yang masif terebut.

Baca juga:   279 Juta Data Penduduk Berburai, Bersumber dari BPJS Kesehatan?

“Kesimpulan itu diambil setelah dilakukan kurang tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang berputar. Kini penelusuran dan analisis masih akan terus dikerjakan secara mendalam, kemudian telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dengan berlaku.   Dan jalan hasil penyelidikan akan disampaikan kemudian, ” kata Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Kominfo.

Untuk saat ini, Dedy melanjutkan Kominfo meminta agar seluruh penyedia platform digital dan pengelola petunjuk pribadi, untuk semakin meningkatkan upaya dalam menjaga keamanan data pribadi, yang dikelola dengan mentaati ketentuan dengan berlaku serta memastikan ketenteraman sistem elektronik yang dioperasikan.

Baca juga:   Kominfo: RUU PDP Diusulkan Atur Batas Piawai Anak ‘Main’ Medsos

Kementerian Kominfo pula mengajak seluruh masyarakat untuk semakin berhati-hati dan perdata dalam melindungi data pribadinya dengan tidak membagikan keterangan pribadi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, memastikan syarat dan ketentuan layanan dengan digunakan, secara berkala memperbarui password pada akun-akun elektronik yang dimiliki, dan meyakinkan sistem keamanan perangkat dengan digunakan selalu up to date .

Sekedar bahan, sebelumnya kebocoran data dengan diduga miliki BPJS Kesehatan itu ramai diperbincangkan di twitter yang berasal sejak cuitan @ndagels dan @nuicemedia . Guna memastikan kebenaran kabar tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) masih tetap menelusuri dan mengembangkan hasil temuan tersebut.

Baca juga:   Catatan Akhir 2020: Menanti ‘Khasiat’ UU PDP Di 2021

Dan menetapkan disadari pula, Undang-Undang serta Kebijakan Perlindungan Data Pribadi yang sedang digodok  npemerintah Indonesia adalah langkah benar waktu menuju penanganan dan keamanan data yang lebih baik di negara tersebut di tengah booming ekonomi digital dan Industri 4. 0.

Kelakuan tersebut sangat penting buat membangun dunia maya dengan lebih aman di negeri mana pun, tidak hanya di Indonesia. Namun istimewa juga untuk dicatat kalau regulasi pada dasarnya hanyalah salah satu bagian dari dunia keamanan siber yang holistik. Menjaga keamanan dunia online adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, konsumen, serta pengguna online, serta kongsi swasta dan publik di dalam segala bentuk dan ukuran.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.