Kaidah kelola OTT Harus Jadi Perhatian dalam Transformasi Digital

Kaidah kelola OTT Harus Jadi Perhatian dalam Transformasi Digital

Jakarta, Selular. ID – Dalam melakukan transformasi digital Pemerintah diminta untuk tidak mengalpakan tentang tata kelola yang segar dalam berbisnis bagi pemain Over The Top (OTT).

OTT adalah pemain yang sebangun sebagai pengisi pipa data hak operator. Seiring perkembangan, OTT digolongkan berbasis kepada aplikasi, konten, ataupun jasa.

Menurut Heru Sutadi, Direktur Indonesia ICT Institute, Penerintah harus menuntaskan Rancangan Sistem Menteri (RPM) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT) yang sudah dibuat di era Kabinet Kegiatan.

“Ini sebaiknya dituntaskan karena di tengah pandemi, pertolongan OTT makin banyak digunakan, namun nyaris nir keuntungan bagi negeri atau penyedia jaringan, ” arahan Heru Sutadi di Jakarta, Jumat (7/8).

Menurut Heru, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah tak memiliki kendala pada menetapkan aturan main bagi para OTT karena dari Kementrian Keuangan sudah menyelesaikan beberapa isu dengan menjadi kendala selama ini.

“Kemenkeu telah bergerak lulus dengan menetapkan pajak pertambahan jumlah (PPN) bagi produk impor digital. Bahkan, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk beberapa perusahaan global dengan memenuhi kriteria sebagai Pemungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan pada Indonesia. Masa Kominfo malah belum punya aturan untuk OTT, ” katanya.

Diingatkannya, bila para OTT terutama pemain ganjil tak diatur, maka potensi kesialan bagi pelaku usaha lainnya bagaikan operator telekomunikasi, bahkan negara tetap membesar.

“Selama ini operator sudah mengeluhkan tentang tidak adanya equal playing field dengan OTT terutama bagi pemain yang sudah menawarkan jasa seperti dengan dimiliki operator. Saya dengar tersedia juga OTT yang berani menancapkan komponen peering interconnection untuk layanannya dimana itu sudah menunjukkan harusnya ada pembagian hasil dengan operator. Tetapi kenyataan operator tak dapat apa-apa, ” ungkapnya.

Ditambahkannya, jika kondisi tak terang dan seimbang dalam berbisnis tersebut dibiarkan, industri telekomunikasi nasional bisa bangkrut karena tak ada sustainabilitas kedepannya.

“Saat ini, persaingan di pasar operator telekomunikasi sendiri sudah cukup ketat, secara ​margin yang tergerus. Pemerintah harus berani berikan insentif berupa regulasi yang menguntungkan semua pihak pada era transformasi digital ini. Jika tidak, operator bertumbangan, yang menderita nanti pemerintah juga, ” tutupnya.

Mohammad Ridwan Effendi, Sekjen Pusat Kajian Kebijakan serta Regulasi Telekomunikasi ITB juga mengusulkan pemerintah harus memimpin penyusunan kaidah kelola bisnis OTT karena Presiden sudah mendeklarasikan percepatan transfromasi digital belum lama ini.

“Kominfo memang harus menuntaskan RPM OTT itu, tinggal diperbarui dengan kondisi terkini dimana berpegang di kedaulatan dan keadilan digital, ” tegasnya.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.