Interpretasi Bos PS Store: Puncak Bukit Es Peredaran Ponsel BM

Interpretasi Bos PS Store: Puncak Bukit Es Peredaran Ponsel BM

Jakarta, Selular. ID – Kanwil Bea Cukai (BC) Jakarta menyiduk PS selaku pemilik PS Store, Selasa (28/7). PS diduga memperjualbelikan produk ponsel dengan ilegal sehingga merugikan keuangan negeri.

Penangkapan ini terbilang menghebohkan karena PS Store selama ini dikenal jadi toko yang banyak menjual berbagai tipe smartphone. Mulai dari Android berbagai tanda hingga iPhone yang merupakan produk andalan mereka.  

Khusus iPhone, PS Store berani menjual dengan makna miring dibandingkan harga pasaran. Tidak heran konsumen pecinta iPhone, banyak yang antri untuk mendapatkan hp idaman di PS Store ketimbang membeli di gerai resmi yang menguras kantong.  

Dengan penangkapan tersebut, PS atau Putra Siregar diancam dengan hukuman pidana penjara sedikitnya 2 tahun dan maksimal 8 tahun dan/atau pidana denda menyesatkan sedikit Rp100 juta dan menyesatkan banyak Rp5 miliar.

Dalam keterangan formal melalui akun Instagram, Kanwil BC Jakarta menerangkan bahwa PS telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Daerah Jakarta Timur beserta barang bahan, yakni 190 smartphone bekas berbagai merek dan uang tunai buatan penjualan sejumlah Rp61, 3 juta.

Selain itu, juga diserahkan harta imbalan atau penghasilan PS yang disita di tahap penyidikan, dan bakal diperhitungkan sebagai jaminan pembayaran pidana denda dalam rangka pemulihan keuangan negara ( Dhanapala Recovery ) yang terdiri dari kekayaan tunai senilai Rp50 juta, rumah senilai Rp1, 15 miliar, dan rekening bank senilai Rp50 juta.  

Menurut pihak Bea Cukai, pelimpahan barang bukti dan tersangka itu merupakan salah satu bentuk janji Bea Cukai untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan mengamankan penerimaan negara.  

Ke depannya, Kanwil BC Jakarta hendak terus berusaha melindungi industri dalam negeri sehingga penerimaan negara bisa optimal.

Dengan penangkapan PS, pihak Kanwil BC Jakarta juga menghimbau biar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati dalam berbelanja meski diiming-imingi dengan harga yang murah. Jangan sampai masyarakat membeli produk-produk ilegal yang bisa merugikan karena tak ada layanan purna jual.

Langkah Kanwil BC Jakarta menindak tegas pebisnis hp ilegal patut kita apresiasi. Mengingkat peredaran ponsel jenis ini telah terbilang lama dan merugikan negeri karena hilangnya pendapatan dari retribusi.  

Tak tanggung-tanggung, akibat dari peredaran ponsel BM, pemerintah ditengarai menelan kerugian hingga Rp22, 5 triliun.

Situasi ini dikatakan Hasan Aula, kepala APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia), total kerugian tersebut jika ditelusuri dari perhitungan ponsel terjual di setiap tahunnya.

Menurut Hasan, sekitar 45 mematok 50 juta ponsel terjual di setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20% di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit bohlam tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp2, 5 juta, maka nilai total penjualan mencapai Rp22, 5 triliun.

Akibat dari maraknya ponsel ilegal tersebut, negara kehilangan potensi pemasukan. Karena Kementerian Keuangan tidak bisa memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% + PPH 2, 5% dari ponsel gelap tersebut.

“Diperkirakan total pajak yang kering sekitar Rp2, 8 triliun per tahun, ” tambah Hasan.

Pemerintah tunggal berusaha menekan peredaran ponsel gelap melalui kebijakan yang lebih bahana, yakni pemberlakukan IMEI pada 18 April lalu. Beleid yang melibatkan operator itu, menjadi usaha terakhir dari upaya mengontrol peredaran ponsel ilegal dalam pasar.  

Sayangnya kebijakan IMEI yang sudah diketok palu pemerintah, sejauh ini masih belum sepenuhnya bisa mengontrol perdagangan ponsel BM. Sejatinya ponsel BM tak bisa memiliki layanan selular karena IMEI-nya tak terdaftar di Kemenperin. Nyatanya lestari saja dapat layanan selular.

Alhasil, secara “kemudahan” itu, perdagangan ponsel gelap masih banyak ditemukan, baik dengan online maupun offline.  

Dalam sebuah webinar yang digelar pada Rabu (24/5/2020), Hasan Aula mengungkapkan kalau peredaran ponsel BM terutama pada pasar online masih marak terjadi.

“Masih banyak penjualan produk illegal di hampir semua marketplace yang tersedia di Indonesia. Ini membuat banyak pihak yang merasa bahwa metode IMEI ini belum berjalan, ” kata Hasan.  

Bos Erajaya Group ini mencontohkan peredaran iPhone SE (2020) yang kini marak dalam e-commerce lokal. Padahal, ponsel berlaku besutan Apple tersebut, masih belum selesai proses perizinan Postel-nya pada Indonesia.  

Hasan pun berharap pemerintah lebih ketat dalam mengawasi dan mengimplementasikan aturan IMEI sesegera mungkin agar peredaran ponsel BM mampu ditekan. Sehingga, keberadaan ponsel BM ini tidak merugikan sejumlah pihak, terutama para pedagang smartphone formal yang sudah berinvestasi di Indonesia.

Dengan masih maraknya peredaran ponsel BM di Indonesia, khususnya di pasar online, hal ini menunjukkan kalau masih banyak PR yang kudu dilakukan pemerintah.  

Penangkapan bos PS Store karena memperdagangkan ponsel BM, bisa dibilang hanya merupakan gunung es dari persoalan yang sudah lama membelit industri telekomunikasi Nusantara.  

Apalagi dengan tawaran keuntungan dengan menggiurkan, masih banyak oknum-oknum yang tetap berupaya menyelundupkan ponsel ilegal ke Indonesia melalui jalur asing yang tidak dapat dijangkau oleh  aparat Bea dan Cukai.  

Jadi, sepanjang aturannya masih bersifat ‘macan ompong’, dalam arti tidak tersedia ketegasan dari pemerintah dan alat terkait, maka sepanjang itu juga peredaran ponsel BM akan tetap marak.  

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.